Konservasi Hutan Bakau

Berdasarkan data tahun 1999, hutan bakau yang luas di Indonesia diperkirakan mencapai 8,60 juta hektar dan 5,30 juta hektar di antaranya dalam kondisi rusak (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial, 2001). Kerusakan yang disebabkan oleh konversi mangrove yang sangat intensif pada 1990-an menjadi akuakultur, terutama di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi untuk memacu ekspor komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas tambak di Indonesia sekitar 225.000 ha pada tahun 1984 (Direktorat Jenderal Perikanan 1985) menjadi 325.000 ha pada akhir Rencana Pengembangan Keempat (Cholik dan Poernomo 1986). Selanjutnya, untuk mendukung keberhasilan “Protekan 2003”, pengembangan tambak hingga 2002/2003 diproyeksikan mencapai 212.600 ha untuk program intensifikasi 122.800 tambak dan tambak untuk memperluas program, dengan target pendapatan devisa dari US $ 6.778 juta (Nurdjana 1999). Rafting citarik

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan, pada tahun 1999 hutan bakau yang luas yang telah dikonversi menjadi budidaya mencapai 840.000 ha (Inoue et al. 1999) sehingga hutan bakau rusak (Gunarto dan Hanafi 2000). Hilangnya ekosistem mangrove perairan pesisir telah menyebabkan keseimbangan ekologis lingkungan pesisir terganggu. Kelimpahan bahan organik yang berasal dari residu pakan pada tambak udang intensif di perairan pantai juga menyebabkan bakteri patogen oportunistik berubah menjadi patogen sejati seperti Vibrio harveyi. Selain itu, serangan virus white spot baculo (WSBV) juga meningkat dan telah menyebabkan kematian udang windu di tambak (Ahmad dan Mangampa 2000). Inoue et al. (1999) melaporkan bahwa pada tahun 1990, sekitar 15.000 ha tambak udang mengalami gagal panen karena serangan virus. Virus ini menyerang secara luas hingga tahun 2000 dan menyebabkan banyak kegagalan panen tambak udang. Akibatnya produksi tambak udang terus menurun hingga tahun 2001, dari 180.000 metrik ton pada 1995 menjadi 80.000 metrik ton pada 2001 (Sugama 2002). Efek lain adalah penurunan keanekaragaman hayati dalam organisme akuatik (Soeriaatmadja 1997). Sontirat (1989) melaporkan bahwa di kanal Klong Wan, Thailand, sebelum penghancuran hutan bakau ada 4 genus kepiting yang Uca sp., Sesarma sp., Metapograpsus sp., Dan Scylla serrata, dan 72 spesies ikan dimasukkan dalam enam ordo adalah Clupeiformes, Cypriniformes, Belonoformes, Mugiliformes, Perciformes, dan Tetrodontiformes. Setelah mangrove menghilang, ukuran ikan menjadi lebih kecil dan spesies hidup 34 spesies yang terdaftar dalam urutan Clupeiformes 5, Cypriniformes, Beloniformes, Mugiliformes, dan Perciformes. Kondisi seperti itu pada akhirnya dapat menyebabkan produksi perikanan pesisir menurun (Boyd 1999). Di era perdagangan bebas, persaingan akan semakin ketat, terutama menyangkut kualitas produk. Apalagi masalah pelestarian sumber daya alam, termasuk perikanan dan masalah internasional lainnya juga menjadi penentu dalam dunia perdagangan bebas. Di bidang kehutanan dan perikanan juga telah digaungkan ekolabel yang berkaitan dengan bisnis pengelolaan sumber daya alam secara terkendali dan berkelanjutan. Pencegahan eksploitasi alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan batas toleransi perlu dihindari, seperti menangkap udang atau ikan dengan jaring pukat untuk menangkap ikan dari semua jenis dan ukuran. Misalnya, di perairan Pulau Podang-Podang, Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, jumlah kerapu yang dapat ditangkap semakin berkurang karena kapal pukat besar yang beroperasi (Mansyur, komunikasi pribadi). Contoh lain adalah produksi udang budidaya dari hasil konversi mangrove yang tidak terkontrol. Hal seperti itu akan menjadi alasan bagi negara-negara maju untuk menolak produk-produk dari suatu negara yang masuk ke pasar dunia, dengan alasan untuk tidak menerapkan pelabelan ramah lingkungan atau ramah lingkungan dalam sistem produksinya. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, dan memulihkan kondisi perairan pesisir yang telah rusak dan menciptakan ekosistem pesisir yang layak bagi kehidupan ikan, maka perbaiki perairan pesisir yang rusak yang harus dilakukan dengan cagar mangrove. Kegiatan ini dapatdilakukan oleh kelompok masyarakat pesisir yang akan menciptakan pengelolaan berbasis masyarakat, atau masyarakat sebagai komponen utama penggerak pelestarian mangrove (Bengen 2000). Kegiatan masyarakat desa pantai Tongke-Tongke Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam merehabilitasi kawasan pesisir dengan penghijauan bakau adalah salah satu contoh yang diharapkan dapat dipraktikkan di daerah lain. Makalah ini membahas fungsi mangrove dan berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan makrobentos yang hidup di sekitar perairan bakau.

MANGROV FUNGSI

Mangrove biasanya terletak di muara atau daerah muara sehingga tujuan akhir dari partikel organik atau lanau tersapu dari daerah hulu karena erosi. Dengan demikian, kawasan mangrove merupakan kawasan subur, baik daratan maupun perairannya, seperti yang selalu terjadi pengangkutan nutrisi akibat pasang surut.